Ujian Konsistensi Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Sumber foto : Freepik

Berbicara mengenai konsep Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan, maka ada dua perspektif yang bisa digunakan sebagai alat analisis untuk melakukan kajian secara komprehenshif, yaitu Suistanable Development sebagai sebuah analisis ilmiah yang dipahami sebagai bahan diskursus dalam konteks blue print yang memiliki berbagai tujuan ekologis-generatif sebagai outcome pembangunan. Sedangkan pada penjelasan implementatif, konsep ini digunakan untuk menggambarkan situasi pembangunan saat ini lengkap dengan dampak yang ditimbulkannya, sekaligus sebagai kajian rekomendatif untuk berbagai pihak yang terlibat dan berperan terhadap jalannya pembangunan yang terjadi, baik lingkup negara, wilayah dan daerah-daerah yang dijadikan target pembangunan.

Konsep Suistanable Development sendiri sebenarnya lahir dalam konferensi global yang diadakan oleh PBB di Stochlom, Swedia pada tahun 1972 berdasarkan rasa khawatir dari berbagai pemimpin dunia mengenai kondisi lingkungan hidup yang dianggap tidak bisa memenuhi rasa keadilan pada masyarakat dunia serta meningkatnya kemiskinan global akibat distribusi sumber daya yang tidak merata serta yang tidak kalah pentingnya dalam proses ekspoitasi tersebut memiliki dampak ekologi yang dikhawatirkan menjadi trigger kerusakan lingkungan secara permanen. Meskipun Pembangunan merupakan diskursus sangat vital dalam pengembangan suatu negara, wilayah atau daerah berdasarkan pada kriteria dan indikator utama ketika berbicara mengenai masalah kemajuan dari berbagai aspek, terutama berkaitan dengan fisik. Akan tetapi, etika pembangunan seharusnya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki dampak positif bagi pelestarian lingkungan.

Menurut Sutamihardja (2004) memahami pembangunan berkelanjutan sebagai proses yang kontinu dan konsisten dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi melalui pemahaman bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata dan berkeadilan dalam pemanfaatan sumber daya serta menghilangkan dominasi personal dan dominasi komunal dari para pemilik otoritas dan kapital. Akan tetapi, ada hal yang lebih penting dari konsep ekonomi tersebut, yaitu berkaitan dengan proses intergenaration equity, yang berpandangan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan distribusi keadilan sumber daya antar generasi dengan proses safeguarding atau proses menjaga kelesterian lingkungan melalui pemenfatan dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dengan melihat asas kebermanfatan bersama dengan memperhatikan dampak jangka panjang. Pantas saja jika Syukri (2012) mengatakan bahwa aspek moralitas merupakan bagian yang terpenting dalam pemanfaatan segala sumber daya alam yang tersedia. Seharusnya dalam kegiatan ekonomi melalui proses industrialisasi dalam menghasilkan sebuah produk tertentu, proses menjaga lingkungan dengan berbagai dampaknya menjadi tanggung jawab bersama, sebab melalui prinsip moral inilah kita dapat melakukan pembangunan secara berkualitas dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan aspek lingkungan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan membangun semangat proporsionalitas. Sedangkan hal tersebut juga dipaparkan oleh Fauzi (2004) mengenai indikator utama dalam membangun paradigma pembangunan yang berkelanjutan, yaitu berkaitan dengan moral pembangunan, aspek ekonomi dan aspek ekologi. Ketiganya harus bekerjasama secara sinkron, simultan dan presisi jika ingin menghasilkan keberhasilan pembangunan yang tetap memegang prinsip kesejahteraan antargenerasi (intergeneration welfare maximization).

Santosa (2001) melihat penerapan pembangunan berkelanjutan sedang mengalami ujian berat, mulai dari tantangan penggunaan lahan (use land), hingga penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang mengakibatkan peringatan dini dari kode alam melakukan reaksi terhadap pembangunan itu sendiri. Sehingga dibutuhkan sebuah konsep dasar pembangunan yang bersifat memandu sekaligus mengintervensi dari berbagai kegiatan itu sendiri melalui penguatan kesadaran kolektif dengan wawasan lingkungan yang adaptif, berdasarkan beberapa hal, yaitu:
Intergenerational Equity, sebuah gagasan bahwa manusia memiliki peran penting memanfaatkan, menjaga dan mempersiapkan sumber daya antar generasi.
Intragenerational Equity, sebuah gagasan yang menekankan pada prinsip keadilan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam.
Precautionary Prinsiple, sebuah gagasan yang mendukung adanya evaluasi kebijakan penggunaan lingkungan secara serius dengan langkah prevensi terhadap kerusakan akibat degradasi moral pemanfaat sumber daya melalui penguatan assessment berbagai kajian dan analisis resiko dengan berbagai pilihan kebijakan.
Biodeversity Conservation, merupakan gagasan yang menguatkan prinsip perlindungan keanekaan hayati sebagai parameter keberhasilan implementasi keadilan antar generasi, satu generasi dan pencegahan dini.

Sumber : Freepik

 

 

Akan tetapi, Santosa (2001) juga melihat ujian konsistensi pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan karena adanya kegiatan Intensifikasi Pasar yang menjadi orientasi dari pembangunan itu sendiri berdasarkan penggunaan sumber daya alam yang dilihat dari dorongan dan reaksi pasar. Dorongan eksternal tersebut berpotensi subyektif terhadap penggunaan sumber daya alam yang didasarkan pada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok kapital yang bearafiliasi dengan kepentingan ekonomi murni. Realita pembangunan inilah yang berpotenasi juga mengabaikan kebijakan utama lingkungan dalam membangun paradigma pembangunan jangka panjang, sebab segala aktifitasnya berorientasi pada keuntungan jangka pendek dengan resiko pembangunan yang memiliki dampak buruk bagi masyarakat kelas bawah.

Oleh sebab itu, Sukanda (2009), membuat rumusan rekomendasi yang bersifat konseptual mengenai peran kekuasaan dalam mendukung serta memfasilitasi terwujudnya good environmental governance melalui otorisasi kebijakan dari pemegang kewenangan dan kekuasaan dalam menciptakan ekonomi berbasis lingkungan yang berkualitas dengan kebijakan seven golden rules yang merekomendasikan pembangunan berdasarkan (1) Melakukan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah serta dikuatkan dengan penerapan peraturan yang berlaku secara tegas, (2) Program pembangunan yang dilakukan berdampak signifikan terhadap PAD, (3) Pembangunan yang dilakukan harus diarahkan pada orientasi partisipasi melalui aktifitas pemberdayaan dan memberdayakan masyarakat, (4) Pembangunan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel, (5) Pembangunan bersifat Distributif terutama berkaitan dengan hak kelola dan konservasi pada masyarakat, sehingga terdapat asas keadilan didalamnya, (6) Pembangunan yang dilakukan mengarah pada prinsip Proporsionalisasi dengan menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan ekologi berbasis pada lingkungan yang dapat diperbaharui secara berkala dan simultan serta (7) hal yang tidak kalah penting dan seharusnya menjadi panglima dalam proses pembangunan yang berkelanjutan mengenai penerapan Law enforcement terhadap semua aktifitas pembangunan serta penerapan hukum yang tidak diskriminatif sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sukma Arida (2005) menyebut segala proses tersebut dengan istilah fundamental development atau pembangunan yang fundamental dengan mengorientasikan pembangunan terhadap upaya konkrit mewujudkan kontinuitas pembangunan berdasarkan Pembangunan Tanpa Degradasi, upaya prevensi pembangunan sehingga tidak menimbulkan kerusakan serta pembangunan yang meningkatkan kualitas sumber daya. Sebab pada realitanya, pembangunan yang terjadi sering mengabaikan faktor ekologi, sehingga berbagai proses eksploitasi, eksplorasi bahkan industrialisasi menimbulkan kerusakan lingkungan secara permanen. Padahal, standar pembangunan yang baik pada dasarnya, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam bisa dilakukan asalkan dengan syarat pembangunan bisa diperbaharui dan dimanfaatkan kembali secara produktif dalam waktu tertentu. Sedangkan pada proses industrialisasi mengenai penyiapan dan penyediaan bahan baku tidak bersifat hyperproduction yang mengakibatkan sumber daya alam tidak dikuras habis. Adapun berkaitan dengan tahap aktifitas industrialisasi yang dilakukan harus memperhatikan berbagai prosedur kegiatan yang memenuhi standar kesehatan lingkungan termasuk mampu mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan melalui pengelolaan limbah yang baik.

Pembangunan paradigma pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan Huluisasi dan hilirisasi yang prediktif harus bisa digambarkan oleh pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab merencanakan dan mengelola pembangunan, sebab tantangan pembangunan pada saat ini bukan hanya berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), infrasruktur yang mendukung, pendanaan yang memadai serta road map dan outcome yang akan didapatkan, melainkan tantangan terbesar pembangunan berkelanjutan saat ini juga berkaitan dengan good commitment dan konsistensi pemegang kekuasaan dalam penerapan konsep suistanable development berbasis pada kesadaran kolektif, penegakan hukum, keadilan substantif dan indeginisasi pembangunan sebagai upaya menjawab tantangan terbesar pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sumber :
Soerjani, M. dkk. (2006). Lingkungan Hidup. Pendidikan dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan IPPL.
Sugandhi, Aca & Rustam H. (2007). Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara.
Santoso, I. (1997). Manajemen Lalu lintas Perkotaan. Bandung: Institut Teknologi Bandung..
Soemarwoto, O. (2001). Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: UGM Press
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup

Loading

Kunjungi juga website kami di www.lpkn.id
Youtube Youtube LPKN

Mata Abu
Mata Abu

Penulis lepas
Tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Swasta
Telah menerbitkan dua judul buku
"Tokoh, Konsep dan Kata Kunci Teori Postmoderen" (2017)
"Interelasi Disiplin Ilmu Sosiologi : Catatan Kunci dan Ikhtisar Teoritik" (2020)

Artikel: 12

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *