Manfaat pengadaan metode swakelola bagi pemerintah di Indonesia adalah dapat menghemat biaya pengadaan barang dan jasa, mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan meningkatkan pengembangan teknologi.
Memahami kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting bagi para pembeli dan penjual. Dengan memahami kontrak, maka kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki. Hal ini akan menjamin bahwa kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi dengan aman dan adil.
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah dengan cara yang efisien dan efektif.
20 Tahun silam, tepatnya tahun 2001, saya mulai mengikuti hiruk pikuk dunia pengadaan, waktu itu Regulasi Pengadaan masih di Dominasi oleh rekan rekan dari Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Bappekin (saat ini menjadi Bikon) serta dari Direktorat Sistem dan Perencanaan Prosedur-…
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Oleh : Toto Masrun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai…
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sanksi Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran Oleh: Drs. H. Malindung Capah, MM* Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan…
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH DAERAH Oleh Meifrid Melbrian Palenewen,ST.SH.MAP Makalah ini berjudul Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah Daerah yang merupakan suatu studi Di Provinsi dilatar belakangi oleh diperlukannya suatu kebijakan dan langkah yang terpadu mengenai…
BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL – ONLINE “PEMBEKALAN TEKNIS BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PENYIAPAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)” GELOMBANG 1 18 – 30 JANUARI 2021 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)…
MAKALAH TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (STUDI KASUS PROSES PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020) DIBUAT OLEH : RONI RUSLI, S.Pi TIM TEKNIS PPK PADA DINAS PERIKANAN KAB. BUTON TENGAH TAHUN 2021…
