1. Pendahuluan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan jantung dari pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui PBJP, pemerintah mengalirkan anggaran ke sektor-sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan zaman, sistem pengadaan dituntut untuk terus beradaptasi: lebih…
1. Pendahuluan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 membawa sejumlah terobosan dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), mulai dari penguatan peran UMKM, pengaturan ulang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga penyederhanaan prosedur kontrak. Namun, ada satu aspek penting…
1. Pendahuluan Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pemerintah pusat semakin mempertegas arah reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ke arah yang lebih profesional, terstandar, dan akuntabel. Salah satu penguatan penting dalam Perpres ini adalah penegasan wajibnya sertifikasi kompetensi…
1. Pendahuluan Pemerintah kembali melakukan penyempurnaan kebijakan pengadaan barang/jasa melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang menggantikan Perpres 16 Tahun 2018 beserta turunannya. Salah satu poin krusial dan paling terasa dampaknya di lapangan adalah kenaikan ambang batas…
1. Pendahuluan Dalam semangat membangun kemandirian ekonomi nasional, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 hadir membawa arah baru dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Salah satu kebijakan kuncinya adalah alokasi minimal 40% dari total belanja pengadaan untuk UMKM…
1. Pendahuluan Masuknya Perpres Nomor 46 Tahun 2025 ke dalam tata kelola PBJP memunculkan tantangan baru bagi proyek yang sudah berjalan sebelum aturan ini efektif. Banyak PPK dan penyedia bertanya: Apakah kontrak lama langsung batal? Tentu tidak. Kontrak yang sudah…
1. Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan penting dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kini dituntut tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memastikan aspek produk dalam negeri, UMKM, dan sustainability…
1. Pendahuluan Sejak diundangkannya Perpres Nomor 46 Tahun 2025, salah satu ketentuan krusial dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah penerapan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Agar penawaran dinyatakan memenuhi syarat, penyedia wajib menyertakan produk dengan TKDN minimal sesuai ambang…
Pendahuluan Ketergantungan pada barang impor kerap menjadi sorotan dalam kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Setiap tahun, belanja pemerintah untuk barang dan jasa tertentu-terutama produk teknologi, bahan baku, maupun peralatan khusus-sering kali melibatkan impor dengan nilai mencapai puluhan triliun rupiah. Perpres 46/2025…
1. Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memberikan ruang bagi penggunaan Kontrak Berbasis Kinerja (Performance‑Based Contracting/PBC) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Metode ini memindahkan fokus dari “apa yang dikerjakan” menjadi “hasil yang dicapai,” dengan pembayaran terkait pencapaian indikator kinerja…
