Manajemen Rantai Pasok adalah suatu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga penjualan produk. Dengan Manajemen Rantai Pasok, biaya pengeluaran dan keuntungan akan lebih optimal.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah sebuah proses untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah. Proses ini melibatkan pembelian dari vendor yang sudah terpilih dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
K3 Konstruksi adalah program yang membantu pengusaha konstruksi untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka berlangsung dengan aman. Program ini mencakup instruksi yang komprehensif mengenai risiko dan penilaian risiko, dan juga pengaturan umum tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Diklat K3 Konstruksi adalah program pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pekerja akan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dunia konstruksi.
Manfaat pengadaan metode swakelola bagi pemerintah di Indonesia adalah dapat menghemat biaya pengadaan barang dan jasa, mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan meningkatkan pengembangan teknologi.
Memahami kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting bagi para pembeli dan penjual. Dengan memahami kontrak, maka kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki. Hal ini akan menjamin bahwa kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi dengan aman dan adil.
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah dengan cara yang efisien dan efektif.
20 Tahun silam, tepatnya tahun 2001, saya mulai mengikuti hiruk pikuk dunia pengadaan, waktu itu Regulasi Pengadaan masih di Dominasi oleh rekan rekan dari Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Bappekin (saat ini menjadi Bikon) serta dari Direktorat Sistem dan Perencanaan Prosedur-…
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Oleh : Toto Masrun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai…
