Pada hari senin, tanggal 29 Maret 2021, kira-kira setelah mengikuti Apel Pagi di Kantor, saya menerima pesan WA (whatsapp) dari seseorang, dia bertanya seperti ini : “Jika Tender mengalami gagal sebanyak 2 (dua) kali, apakah Pokja Pemilihan mengembalikan Paket pekerjaan…
Suatu ketika di sela-sela saya menjadi fasilitator dalam memberikan materi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar, ada seorang peserta pelatihan bertanya kepada saya, “Ada Pengadaan Buku dengan nilai Rp.102.000.000,00 (Seratus Dua Juta Rupiah), rekan-rekan di kantor saya mengatakan dilakukan dengan Penunjukan Langsung,…
Waktu itu, ada Pelaku Usaha bertanya kepada saya, “Pak, saya Pelaku Usaha Papua, Kenapa di Aplikasi SIKAP, jenis Perusahaan saya tergolong non OAP? Saya awalnya heran, apa iya di dalam Apikasi SIKAP ada jenis OAP dan non OAP? Setelah saya…
E-reverse Auction pada aplikasi SPSE v4.3 merupakan fitur yang muncul saat proses Pemilihan Penyedia sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran yang lulus evaluasi teknis atau pada Tender Cepat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang waktunya ditentukan…
Saat ini, negeri kita sedang dilanda musibah Bencana Alam seperti longsor di Sumedang, Jawa Barat, Banjir di Kalimantan Selatan, Gempa di Sulawesi Barat, Banjir dan Tanah Longsor di Manado, Sulawesi Utara, Erupsi Gunung Semeru, dan beberapa lokasi lainnya. Tentunya menjadi…
Nampak sama namun sebenarnya tidak, itulah yang terlihat mengenai Kontrak Kritis dan Lintasan Kritis (critical line) dalam Pelaksanaan Pekerjaan. Mungkin terlihat serupa karena sama-sama mengandung kata “Kritis”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (), Kritis diartikan dalam keadaan krisis, gawat, genting (tentang…
Dalam Tahapan Perencanaan Pengadaan Pemerintah dilakukan identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang Salah satu yang sering ditanyakan kepada saya ketika sedang menjadi Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa yaitu mengenai penentuan cara pengadaan, Apakah melalui Swakelola atau Penyedia? Terutama…
Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan Provinsi yang mendapatkan perlakuan khusus dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah…
