Maraknya pemberitaan saat kini terkait pengadaan vaksinasi memberikan suatu kabar yang dapat memengaruhi perilaku khalayak umum di lini media massa maupun media sosial. Tentu perilaku yang terbentuk pun akan beragam berikut dengan sikap dan ketersediaannya untuk divaksin. Hal tersebut berujung akan memengaruhi daya pemerintah dalam mewujudkan tindakan penanggulangan Covid-19 secara nasional. Vaksin merupakan salah satu upaya termutakhir yang memang harus dilakukan pemerintah bila pandemi ingin terselesaikan, meskipun tujuan itu masih tergantung pada penyakit bawaan penderitanya.
Hadirnya pengadaan vaksinasi masih mengalami posisi yang dilematis bagi pemerintah selaku penyelanggaranya. Entah reaksi positif maupun negatif dari masyarakat luas masih meliputi tahapan proses pengadaannya hingga selesainya proyek tersebut. Secara sosiologi, reaksi yang hadir dari masyarakat nantinya akan membentuk sebuah konstruksi (pemaknaan bersama) untuk menentukan tindakannya.
Masyarakat yang bereaksi positif akan kehadiran vaksin pasti memandang upaya tersebut merupakan kabar baik dan mesti dilakukan terhadapnya. Walaupun tidak semua lapisan golongan masyarakat dibagikan secara merata dalam waktu bersamaan, tetapi kabar tersebut paling tidak telah menjadi titik terang selama pandemi ini lantaran ketersediaan obat pun belum ada. Harapannya dalam tahapan gelombang pengadaan vaksinasi yang dilakukan hingga 2022, hadir juga herd immunity untuk menekan pertumbuhan pasien positif Covid-19 dengan kekebalan dari komunitasnya.
Memang, kecenderungan masyarakat yang bereaksi positif seperti hanya sekadar menerima dan memercayai penuh pada pemerintah untuk persoalan ini. Namun, tak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat reaksi negatif dari masyarakat, mengingat keberagaman di dalamnya hadir berikut dengan alasannya terhadap pemerintah pada konteks penanggulangan Covid-19 selama ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya reaksi negatif dari masyarakat mesti diulas lantaran pentingnya menyikapi agar pengadaan vaksinasi berjalan maksimal dan merata.
Pertama dan utama, tentu reaksi negatif dapat hadir dari ketidakpercayaan masyarakat (untrust) atas pemerintah yang selama ini upayanya dalam penanggulangan Covid-19 nampak tiada hasil. Belum lagi ketidakpercayaan tersebut hadir lantaran kasus-kasus terkait sosial dan politik seperti soal korupsi, serta pelarangan organisasi masyarakat juga membersamai penanggulangannya sehingga perspektif dari masyarakat pun dapat menyebutkan pemerintah belum fokus dalam pengadaan vaksinasi yang levelnya nasional. Dari sisi sosio-historis dengan kasus-kasus yang membersamai sosialisasi penanggulangan Covid-19 tersebut, suka atau tidak suka, pemerintah harus mengomunikasikan kembali informasi-informasi positif yang membangun agar kepercayaan dari masyarakat terbangun kembali. Minimal dengan adanya vaksinasi, pemerintah harus dapat menunjukkan keseriusannya dalam mencegah bahaya Covid-19.
Kedua, soal ketidakakuratan data dari pemerintah yang menjadi landasan untuk menangani Covid-19 melalui pengadaan vaksinasi turut membangun paham negatif di masyarakat karena memang selama ini soal keakuratan data menjadi masalah dalam segala sektor. Apalagi dalam konteks ini, sektor kesehatan masih menjadi hal yang “abu-abu” dalam penentuan pasien positif, meninggalnya penduduk, maupun sehatnya pasien Covid-19. Jadi, wajar saya dari basis infrastruktur ini masyarakat bereaksi negatif dan mampu memperkeruh penanganan Covid-19.
Terakhir, persoalan kemudian yang harus diwaspadai tentu soal keadilan. Meskipun telah digolongkan sesuai umur dan klasifikasi kesehatannya dalam vaksinasi. Kecurigaan sosial akan timbul di dalamnya karena sejak awal konsep masyarakat hadir, kelas sosial-ekonomi yang terbagi dengan sendirinya telah hadir. Pengadaan vaksinasi pada tahapannya akan disorot mengenai akses antara kelas mampu dengan yang kurang mampu. Kembali lagi pada peranan pemerintah selaku penyelenggara, nampaknya data akurat dan presisi untuk mendampingi pengadaan vaksinasi harus menjadi senjata utama agar informasi-informasi yang merugikan pelaksanaannya dapat terbendung. Sangat disayangkan bila dalam pengadaannya, pemerintah tidak mampu menonjolkan peranan positif terhadap masyarakat. Lama-kelamaan dapat saja konflik vertikal akan terwujud selama penanganan pandemi ini masih tidak tertib.
