Proses kebijakan publik tidak selalu mulus dan hanya sampai pada tahap evaluasi kebijakan, tetapi juga memungkinkan hadirnya pertentangan dari pihak lain terhadap kebijakan pemerintah.

Dampak dari suatu kebijakan itu tidak sama bagi setiap orang sehingga muncul perlawanan dari kelompok masyarakat yang sifatnya mengadvokasi kepentingan masyarakat.

Definisi dan Cakupan Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan hadir sebagai alternatif kebijakan yang mendorong pada arah perubahan yang lebih baik.

Advokasi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah (KADIN Indonesia, 2005: 9).

Definisi dari advokasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan dan konteks yang ada, sehingga pendefinisian advokasi yang paling baik adalah definisi kontekstual.

Ketika advokasi dekat dengan tujuan perubahan kebijakan, maka advokasi cenderung sebagai tindakan untuk mengubah atau mempengaruhi (to influence or to change) kebijakan publik. Seperti yang diungkapkan Suharto (2005: 124) bahwa advokasi merupakan reaksi atas kebijakan yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah melalui berbagai bentuk komunikasi persuasif.

Advokasi menjadi kebutuhan ketika publik yang memiliki posisi lemah dihadapkan pada pemerintah yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Pada saat itulah konflik berdampak pada pembuatan kebijakan yang menempatkan publik dan pemerintah pada situasi konflik dengan kekuasaan yang tidak imbang (with unequal power) (Sabatier, 1993: 13).

Advokasi menjadi penting untuk dilakukan karena tindakan tersebut merupakan upaya untuk membela atau memberi dukungan kepada masyarakat yang termarginalkan dan tidak berdaya dalam menghadapi ketidakadilan kebijakan pemerintah.

Masyarakat menjadi tidak berdaya dan termarginalkan bukan karena takdir melainkan akibat dari sistem, struktur, dan lingkungan yang hierarkis, menindas dan tidak memberdayakan (Subkhan (eds), 2003: 23).

Tujuan utama advokasi adalah menciptakan kebijakan, mereformasi kebijakan, dan menjamin kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan (Suharto, 2005: 124).

Advokasi bukan merupakan proses revolusi yang bertujuan merebut kekuasaan politik yang dapat mengakibatkan perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan secara menyeluruh. Tetapi advokasi kebijakan menjadi jalan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari ketidaknyamanan yang selama ini diciptakan oleh suatu kebijakan.

Pendekatan Advokasi Kebijakan

Pendekatan-pendekatan advokasi dapat beraneka ragam, mulai dari bentuk kerjasama dengan pihak penguasa hingga pendekatan yang menekankan pada pendidikan dan himbauan bagi kelompok akar rumput, dan akhirnya sampai pada bentuk yang secara terbuka menentang dan berlawanan dengan pemegang kekuasaan.

Pentingnya memahami hubungan kekuasaan di dalam masyarakat merupakan cara yang efektif dalam proses menyusun strategi advokasi. Karena dengan mengenal kekuasaan yang ada, maka advokasi kebijakan yang dilakukan akan lebih tepat sasaran. Kaitannya dengan kekuasaan, maka pendekatan-pendekatan advokasi dapat disederhanakan menjadi tiga, yaitu pendekatan kepentingan publik, pendekatan tindakan warganegara, dan pendekatan transfomasi (Miller, 2005:35).

Pendekatan kepentingan publik biasa dilakukan oleh kaum profesional dan pelobi ahli yang dapat membawa kasus ke meja politik. Asumsi dari pendekatan ini adalah bahwa sistem politik itu pada dasarnya bersifat terbuka dan adil, dan orang hanya perlu dibantu untuk mengartikulasikan kepentingan mereka supaya dipedulikan. Advokasi yang dilakukan oleh para profesional ini adalah advokasi bagi rakyat. Mereka seringkali berbicara atas nama warganegara, melobi para elit, memobilisasi massa, dan terkadang juga melatih orang dalam keterampilan tertentu seperti menyurati para politisi. Namun para pelobi ini tidak meribetkan diri dengan melakukan pendekatan pada kelompok akar rumput. Landasan pendekatan ini adalah perubahan yang nantinya cukup membuat rakyat merasa dipedulikan, dan hadirnya para pelobi dan adanya informasi yang tepat sangat penting untuk mencapai perubahan tersebut.

Pendekatan tindakan warganegara biasanya dilakukan oleh aktivis atau organisator profesional yang membangun kepemimpinan setempat. Mereka berpendapat bahwa sistem pengambilan keputusan politik itu di dalamnya terdapat kekuasaan yang relatif tidak seimbang dan proses politik yang tidak terjangkau. Sehingga orang perlu diorganisir dan belajar bagaimana menggunakan kekuasaan supaya suara mereka dapat didengar dan dapat menyuntikkan kepentingan mereka ke dalam sistem politik. Advokasi dengan dan oleh rakyat ini lebih peduli pada penguatan kelompok akar rumput dengan cara membangun dan mengumpulkan massa menjadi koalisi untuk menghadapi diskriminatif supaya mereka dapat ikut serta dalam proses kebijakan.

Pendekatan transformasi hadir untuk melengkapi kedua pendekatan sebelumnya, karena para aktivis dan organisator memandang bahwa tidak cukup hanya melobi elit dan mengorganisasi massa tanpa mempersenjatai mereka dengan memberi kesadaran-kesadaran diri. Advokasi oleh rakyat ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis tentang politik, kebijakan, kesadaran, dan pengetahuan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menciutkan nyali para pengambil kebijakan dan membuat mereka merasa bersalah sehingga dapat mengubah kebijakan publik melalui cara kerja massa yang sudah dibekali oleh unsur-unsur pendidikan tadi.
Pendekatan-pendekatan di atas kadang tidak digunakan secara terpisah oleh para advokator.

Pendekatan advokasi tidak jarang digunakan secara kolaboratif dalam implementasinya, tidak hanya membekali dengan edukasi bagi masyarakat, tetapi dalam waktu yang sama juga memobilisasi massa.

Pendekatan dalam advokasi seringkali merujuk pada waktu (timing), karena ada beberapa isu advokasi yang membutuhkan gerak cepat dari pelaku advokasi sehingga tidak tepat jika menggunakan pendekatan yang basisnya memberikan keterampilan yang membutuhkan waktu lebih lama ketimbang langsung mengerahkan massa atau melakukan lobi terhadap elit.

Setelah kita mengetahui apa itu advokasi kebijakan dan pendekatan-pendekatan yang biasa dilakukan dalam advokasi, maka selanjutnya yang perlu dipahami adalah bagaimana proses dari advokasi kebijakan itu sendiri. Kemudian melacak strategi apa yang digunakan oleh aktor dalam proses advokasi. Karena bagaimana tahapan advokasi itu berlangsung di dalamnya juga terdapat strategi yang mendukung sebuah keberhasilan advokasi.