Korupsi telah menjadi akar masalah dalam setiap birokrasi. Berbagai kerugian pun ditimbulkan saat korupsi menyebar tanpa adanya upaya yang berarti dari pemerintah. Oleh karena itu, munculah segala upaya untuk memberantas korupsi.
Selain pemerintah sendiri, masyarakat pun diupayakan untuk ikut serta dalam mengatasi tindak pidana ini. Untuk selengkapnya, berikut ini 5 strategi mencegah korupsi di lingkungan birokrasi.
1. Adanya transparansi
Transparansi menjadi salah satu kunci dalam mengatasi permasalahan korupsi. Transparansi diartikan sebagai tindakan dari para pengelola pemerintahan dan negara yang melakukan aktivitasnya dengan nyata, jelas dan tanpa disembunyikan.
Dengan adanya transparansi tersebut, masyarakat dapat memantau kinerja para pelaku pemerintahan. Di lain sisi, bahkan dapat meminimalisir tindakan korupsi yang direncanakan.
Atas dasar itu, transparansi dalam birokrasi dianggap sebagai sesuatu yang esensial untuk diterapkan. Bahkan, terbilang sangat efektif untuk mengetahui bagaimana kerja para pengelola pemerintah.
2. Penerapan sistem reward dan punishment
Timbulnya korupsi seringkali dipicu karena kurangnya kerangka hukum yang kuat di baliknya. Selain itu, ketidakadilan dalam sistem pengadilan juga mempengaruhi pertambahan angka korupsi yang semakin bertambah besar.
Untuk mengatasi hal ini, dapat diberlakukan sistem reward dan punishment. Sebagai contoh, jika ada oknum yang melakukan tindak kecurangan dalam birokrasi dapat dihukum kurungan pidana atau dendam berdasarkan ketentungan undang-undang.
Sedangkan, bagi tokoh yang memiliki kinerja bagus dan berprestasi dapat diapresiakan dengan memberikan hadiah atau bahkan dipromosikan. Penerapan sistem reward dan punishment inipun terbilang cukup efektif.
3. Merit-system sebagai evaluasi
Pada saat mengambil sebuah keputusan dan juga strategi diperlukan adanya evaluasi yang digunakan sebagai tolak ukur. Hal ini berkaitan dengan langkah yang telah diambil dan usaha untuk mengantisipasi perubahan situasi tertentu.
Pemberlakuan merit-system dapat digunakan sebagai sarana evaluasi. Di sini, kinerja para pengelola pemerintahan dapat dievaluasi. Sehingga, dapat mengantisipasi tindakan pengelola pemerintahan agar tidak tanpa arah.
4. Pemberlakuan reformasi birokrasi
Reformasi birokrasi dipandang sangat penting sebagai upaya mencegah korupsi. Reformasi birokrasi sendiri adalah salah satu upaya pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik di mana muncul perubahan dalam segi tertentu.
Yang mana, akan dilakukan perubahan dan pembaharuan yang ada pada sistem penyelenggaraan pemerintahan di antara lain organisasi, ketatalaksanaan, hingga sumber daya manusia aparatur.
Dengan diterapkannya reformasi birokrasi akan menghasilkan praktik pemerintah yang bersih dan juga terbentuk adanya tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Memperkuat lembaga birokrasi layanan publik
Langkah terakhir yang tak kalah penting adalah memperkuat lembaga birokrasi layanan publik. Tentunya dengan tidak hanya melibatkan KPK di institusi-institusi di mana terdapat banyak manipulasi, pat gulipat, dan permainan kotor.
Atas dasar itu, penguatan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu strategi untuk mencegah dan mengatasi korupsi dari dalamnya. Penguatan kelembagaan ini akan mendorong adanya disiplin secara internal.
Strategi tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan adanya mekanisme pengawasan Internal, penerapan kode etik, audit internal, hingga pemberian sanksi dan penghargaan.
Itulah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi di lingkungan birokrasi. Mulai dari transparasi, penerapan reward dan punishment, merit-system, reformasi birokrasi, hingga memperkuat lembaga birokrasi publik.
Selain menggunakan langkah tersebut, perlu juga kerja sama dari semua pihak termasuk salah satunya masyarakat. Masyarakat sebagai pengamat sekaligus subjek yang merasakan benar adanya korupsi.
Di lain sisi, dengan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, diharapkan tentunya agar tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dengan sebaik mungkin.
