Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Kemiskinan lebih diidentiikan dengan adanya keberadaan kaum kecil yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tak segan-segan beberapa masyarakat miskin melakukan aksi yang merugikan beberapa pihak sehingga timbullah permasalahan lainnya.
Masih teringat beberapa waktu yang lalu di media massa yang cukup ramai dengan adanya pemberitaan bahwa presentase penduduk miskin mengalami penurunan sehingga menjadi 1 digit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun 2018, presentase penduduk miskin hanya sebesar 9,82 persen. Namun, kabar bahagia itu pun tidak berlangsung lama. Pada September tahun 2020, persentase penduduk miskin meningkat menjadi dua digit kembali yaitu sebesar 10,19 persen.
Berdasarkan data tersebut, Covid-19 ternyata masih berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Pasalnya pada Maret tahun 2020, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,78 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan yang sebelumnya pernah beberapa kali mengalami penurunan.
Metodologi dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Melalui pendekatan konsep tersebut, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai minimum pengeluaran kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan bukan makanan merupakan nilai minimum pengeluaran bukan kebutuhan makanan, misalnya seperti perumahan, sandang, kesehatan, dan sebagainya. Adapun penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada September tahun 2020, komoditi makanan berkontribusi lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan. Komoditi makanan berkontribusi sebesar 73,87 persen terhadap garis kemiskinan.
Apabila dilihat secara absolut, jumlah penduduk miskin pada September tahun 2020 sebesar 27,55 juta jiwa. Angka tersebut naik sebesar 1,13 juta jiwa dibandingkan Maret tahun 2020 dan naik sebesar 2,76 juta jiwa dibandingkan September tahun 2019.
Seperti pada Maret tahun 2020, lagi-lagi terjadinya peningkatan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Peningkatan kemiskinan di perkotaan terjadi sebesar 1,32 persen poin sedangkan peningkatan kemiskinan di perdesaan terjadi sebesar 0,6 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan lebih terasa dampaknya dibandingkan masyarakat perdesaan. Pasalnya, sebagian besar masyarakat perdesaan berprofesi sebagai petani. Daerah perdesaan masih memiliki lahan pertanian yang cukup luas sehingga banyak masyarakat perdesaan yang masih bertahan di sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian memiliki keunggulan dan menjadi penopang utama di dalam perekonomian negeri ini terutama di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian belum pernah mengalami pertumbuhan negatif selama pandemi Covid-19.
Apabila dilihat berdasarkan pulau, persentase penduduk miskin terbesar berada di Pulau Maluku dan Papua yakni sebesar 20,65 persen sedangkan yang terendah berada di Pulau Kalimantan yakni sebesar 6,16 persen. Lain halnya apabila dilihat dari sisi jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Pulau Jawa yakni sebesar 14,75 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan yakni sebesar 1,02 juta jiwa. Fakta ini juga didukung dari hasil Sensus Penduduk 2020 bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa.
Apabila dilihat dari sisi ketenagakerjaan, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja pada Agustus tahun 2020 terkena dampak dari pandemi tersebut. Apabila ditelaah lebih lanjut, sebanyak 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran, sebanyak 0,76 juta penduduk menjadi bukan angkatan kerja, sebanyak 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, sebanyak 24,03 juta penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja.
Akibatnya, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi didukung oleh faktor pengeluaran konsumsi rumah tangga. Akibat dari pendapatan yang mengalami penurunan maka pada triwulan III tahun 2020 pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 4,05 persen (y-on-y). Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen. Oleh karena itu, ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (y-on-y). Selain itu, inflasi bergerak lambat akibat permintaan terhadap barang dan jasa mengalami penurunan.
Belum ada kata terlambat dalam mengatasi kondisi seperti ini. Hal ini dapat dibuktikan pada pandemi ini, terdapatnya bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk penduduk pada lapisan bawah. Kemudian, sebagaimana yang telah disampaikan pada rilis data Kemiskinan oleh BPS, adanya Program Kartu Pra Kerja, sekitar 89 persen penduduk yang telah menyelesaikan program pelatihan Kartu Pra Kerja menyatakan bahwa program tersebut sangat bermanfaat sehingga dapat meningkatkan keterampilan kerja. Uang saku yang diterima dari program tersebut, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, modal usaha, dan sebagainya. Selain itu, masih diperlukan juga peran pihak-pihak tertentu dalam mengatasi kemiskinan terutama di masa pandemi Covid-19. Harapannya, semoga perekonomian di Indonesia maupun negara-negara lainnya kembali pulih. Selain itu, tujuan menghapus kemiskinan dapat tercapai sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
Apabila dilihat secara lebih rinci, berikut ini adalah sebagian langkah-langkah yang dilakukan beberapa pihak daerah dalam mengatasi kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Pertama, memberikan bantuan bibit kepada petani, khususnya di masa pandemi Covid-19. Program ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di Kabupaten Bondowoso memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selain itu, akibat sulitnya dalam pemasaran produk dan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, optimalisasi resi gudang dan kerja sama dengan pihak perbankan dalam mendapatkan pinjaman sementara menjadi solusi dalam mengatasi dampak perekonomian dari petani tembakau dan kopi. Hal ini dikarenakan tembakau dan kopi merupakan sektor terbesar di wilayah tersebut.
Kedua, adanya aplikasi Silap (Sistem Pelaporan Online) Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu inovasi dalam mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan dalam melaporkan program dan rencana pelaksanaan program CSR oleh pihak perusahaan, BUMN, serta BUMD. Hal ini dikarenakan agar semua pihak dapat saling bekerja sama dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah, terutama di masa pandemi.
Ketiga, adanya percepatan dan akurasi dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 di Kabupaten Badung, Bali. Oleh karena itu, tidak heran apabila kabupaten tersebut memperoleh penghargaan dalam Percepatan dan Akurasi Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Pekerja Sektor Pariwisata dan Sektor Lainnya yang terdampak dari Covid-19. Hal ini dikarenakan data, sistem, dan aplikasi hingga pemberian kepada masyarakat yang membutuhkan telah terintegrasi.
Keempat, Provinsi Aceh menyiapkan dana sebesar triliun rupiah dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini dikarenakan Provinsi Aceh merupakan provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menekan pengeluaran masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menekan biaya transaksi ekonomi. Kemiskinan yang melanda Provinsi Aceh tidak terlepas dari adanya konflik dan tsunami yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu.
Kelima, Provinsi Lampung di tengah pandemi Covid-19 berhasil menurunkan angka kemiskinan. Apabila dianalisis dalam kurun waktu 5 tahun,terjadinya penurunan persentase penduduk miskin di provinsi tersebut menunjukkan tren yang cukup baik dan lebih baik dibandingkan tingkat nasional. Hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan program seperti program grow village, pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, program KPB, smart village, dan sebagainya.
Referensi:
https://www.voaindonesia.com/a/kerja-sama-semua-pihak-diperlukan-untuk-atasi-dampak-ekonomi-covid-19/5648467.html
Atasi Kemiskinan di Tengah Pandemi, Jateng Launching Silap CSR
https://humas.bandung.go.id/layanan/pemkot-bandung-belajar-penanganan-kemiskinan-ke-pemkab-badung
https://news.detik.com/berita/d-5375571/aceh-siapkan-rp-93-t-demi-keluar-dari-status-provinsi-termiskin-sumatera
https://www.lampungprov.go.id/detail-post/coffee-morning-dan-refleksi-akhir-tahun-2020-gubernur-arinal-sampaikan-prestasi-lampung-di-tengah-pandemi-covid-19
