Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah elemen penting dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta. HPS berfungsi sebagai estimasi harga yang digunakan untuk menilai apakah penawaran dari penyedia barang/jasa wajar dan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Meskipun HPS diterapkan di kedua sektor tersebut, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan, regulasi, dan praktik antara sektor pemerintah dan sektor swasta.
Artikel ini akan membahas perbedaan utama dalam penyusunan dan penerapan HPS di sektor pemerintah dan swasta, serta bagaimana karakteristik khusus dari masing-masing sektor memengaruhi proses tersebut.
1. Regulasi dan Kerangka Hukum
Salah satu perbedaan terbesar antara HPS di sektor pemerintah dan sektor swasta adalah tingkat regulasi dan aturan hukum yang harus dipatuhi.
- Sektor Pemerintah: Di sektor pemerintahan, HPS sangat terikat oleh regulasi ketat yang telah ditetapkan oleh negara. Di Indonesia, misalnya, penyusunan HPS diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pedoman yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proses ini bersifat formal dan transparan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran dan meminimalkan potensi korupsi.
Contoh: Dalam proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, HPS harus dipublikasikan secara transparan, dan seluruh proses pengadaan harus memenuhi kriteria hukum dan administratif yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku.
- Sektor Swasta: Di sektor swasta, penyusunan HPS lebih fleksibel dan tidak terlalu diatur oleh regulasi pemerintah. Perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan prosedur penyusunan HPS sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis mereka. Meskipun demikian, beberapa sektor industri swasta mungkin memiliki standar atau praktik tertentu yang diikuti secara internal untuk memastikan efisiensi pengadaan.
Contoh: Perusahaan teknologi swasta mungkin menyusun HPS untuk proyek internal berdasarkan pengalaman sebelumnya dan survei pasar, tanpa harus mengikuti aturan yang ketat seperti di sektor pemerintah.
2. Tujuan Utama HPS
Perbedaan lainnya adalah pada tujuan utama dari penyusunan HPS.
- Sektor Pemerintah: Tujuan utama HPS di sektor pemerintah adalah untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran publik dan mencegah terjadinya pemborosan serta praktik korupsi. HPS berfungsi sebagai acuan dalam menilai kewajaran harga penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa. Selain itu, transparansi dalam penyusunan HPS juga menjadi prioritas utama untuk menjaga akuntabilitas pengadaan.
Contoh: Pengadaan alat kesehatan oleh pemerintah memerlukan HPS yang transparan dan rinci untuk memastikan bahwa harga yang dibayar sesuai dengan harga pasar dan tidak ada penyimpangan.
- Sektor Swasta: Di sektor swasta, HPS lebih berfokus pada efisiensi biaya dan profitabilitas. Perusahaan berusaha mendapatkan nilai terbaik untuk uang yang diinvestasikan tanpa harus mematuhi aturan formal seperti di sektor pemerintah. HPS sering kali menjadi alat negosiasi untuk mendapatkan harga yang paling kompetitif dari supplier atau vendor.
Contoh: Sebuah perusahaan manufaktur mungkin menggunakan HPS untuk merundingkan harga bahan baku dengan beberapa vendor, berusaha mendapatkan harga yang paling menguntungkan untuk memaksimalkan margin keuntungan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Perbedaan mendasar lainnya antara HPS di sektor pemerintah dan swasta adalah tingkat transparansi yang diharapkan dalam prosesnya.
- Sektor Pemerintah: Transparansi dalam penyusunan dan penerapan HPS sangat penting di sektor pemerintah. Seluruh proses pengadaan harus dapat diaudit dan dilacak, dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bijak. Oleh karena itu, HPS biasanya dipublikasikan sebagai bagian dari dokumen lelang untuk memungkinkan para peserta tender mengetahui batasan harga yang wajar.
Contoh: Dalam proyek pembangunan jembatan oleh pemerintah, HPS diumumkan secara terbuka kepada calon penyedia jasa konstruksi, sehingga penawaran yang diajukan harus berada dalam batasan harga yang telah ditetapkan.
- Sektor Swasta: Di sektor swasta, transparansi dalam penyusunan HPS cenderung lebih rendah dan lebih bersifat internal. Perusahaan tidak selalu diwajibkan untuk mengungkapkan HPS mereka kepada pihak luar, karena informasi tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari strategi bisnis yang sensitif. HPS di sektor swasta lebih bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat manajemen internal.
Contoh: Perusahaan swasta yang mengadakan proyek ekspansi pabrik mungkin menyusun HPS secara internal dan hanya berbagi informasi tersebut dengan manajemen atau tim yang relevan, tanpa dipublikasikan kepada calon penyedia jasa.
4. Metode Penyusunan HPS
Meskipun prinsip dasar dalam penyusunan HPS sama, yakni memperkirakan harga yang wajar untuk pengadaan barang atau jasa, metode yang digunakan sering kali berbeda antara sektor pemerintah dan swasta.
- Sektor Pemerintah: Penyusunan HPS di sektor pemerintah harus mematuhi prosedur standar yang melibatkan survei pasar, perhitungan harga satuan, dan pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang diverifikasi. Setiap langkah dalam penyusunan HPS harus didokumentasikan dengan jelas sebagai bukti jika dilakukan audit.
Contoh: Dalam pengadaan barang oleh pemerintah, HPS mungkin disusun berdasarkan data harga dari katalog elektronik yang telah diverifikasi, survei langsung di pasar, atau referensi harga dari proyek-proyek sebelumnya.
- Sektor Swasta: Sektor swasta memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menyusun HPS. Perusahaan dapat menggunakan pendekatan berbasis pengalaman, referensi harga dari vendor langganan, atau bahkan memanfaatkan analisis pasar yang lebih strategis untuk memprediksi fluktuasi harga di masa depan.
Contoh: Perusahaan swasta mungkin menggunakan informasi harga dari vendor mitra atau menggunakan analisis data pasar untuk memprediksi harga bahan baku dan komponen selama periode proyek berjalan.
5. Penggunaan Teknologi
Baik sektor pemerintah maupun sektor swasta semakin banyak menggunakan teknologi dalam penyusunan HPS, namun ada perbedaan dalam cara mereka mengadopsinya.
- Sektor Pemerintah: Pemerintah banyak menggunakan platform elektronik seperti e-Procurement atau e-Katalog yang disediakan oleh LKPP. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pengadaan dengan menyediakan harga barang/jasa yang telah diverifikasi.
Contoh: Pengadaan barang melalui e-Katalog pemerintah memungkinkan instansi untuk menggunakan harga yang sudah terstandarisasi dan telah melalui proses verifikasi, sehingga memudahkan penyusunan HPS.
- Sektor Swasta: Di sektor swasta, penggunaan teknologi dalam penyusunan HPS lebih bervariasi dan bergantung pada kebutuhan perusahaan. Banyak perusahaan swasta menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mengintegrasikan data keuangan dan operasional dalam menyusun anggaran dan HPS.
Contoh: Sebuah perusahaan manufaktur mungkin menggunakan ERP yang terintegrasi dengan vendor untuk mendapatkan penawaran harga otomatis dan menyesuaikan HPS sesuai dengan kebutuhan operasional mereka.
6. Fleksibilitas dalam Negosiasi
Fleksibilitas dalam penawaran dan negosiasi harga juga menjadi faktor yang membedakan HPS di sektor pemerintah dan sektor swasta.
- Sektor Pemerintah: Negosiasi harga di sektor pemerintah terbatas oleh regulasi. Setelah HPS ditetapkan, penawaran dari penyedia barang/jasa harus berada di bawah atau sesuai dengan HPS. Jika harga penawaran di atas HPS, maka penawaran tersebut akan otomatis ditolak, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perubahan harga pasar yang signifikan.
Contoh: Dalam proyek pengadaan infrastruktur, penyedia barang/jasa harus memastikan penawarannya tidak melebihi HPS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Sektor Swasta: Sektor swasta lebih fleksibel dalam hal negosiasi harga. Meskipun HPS disusun sebagai acuan, perusahaan dapat melakukan negosiasi lebih dinamis untuk mencapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan.
Contoh: Perusahaan teknologi yang mengadakan proyek pengembangan perangkat lunak mungkin menetapkan HPS sebagai panduan, namun tetap terbuka untuk negosiasi harga yang dapat menambah nilai atau menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan proyek.
Penutup
Meskipun HPS digunakan di sektor pemerintah maupun swasta, perbedaan signifikan terlihat dalam hal regulasi, transparansi, fleksibilitas, dan tujuan utama penggunaannya. Sektor pemerintah lebih terikat pada regulasi ketat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, sementara sektor swasta memiliki fleksibilitas lebih dalam menentukan prosedur dan strategi pengadaan. Memahami perbedaan ini penting bagi penyedia barang/jasa dan pelaku pengadaan untuk menyesuaikan pendekatan mereka ketika terlibat dalam proyek di kedua sektor ini.
