Mengenal Kebijakan Green Economy dan Dampaknya di Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menjadi isu global yang mendesak. Untuk menghadapi tantangan ini, konsep ekonomi hijau (green economy) telah muncul sebagai pendekatan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, kebijakan green economy menjadi semakin relevan mengingat negara ini memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa sekaligus menghadapi tekanan besar terhadap lingkungan. Artikel ini akan mengupas apa itu kebijakan green economy, implementasinya di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

1. Pengertian Green Economy

Menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), green economy adalah ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya. Dalam konsep ini, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Ekonomi hijau mencakup berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah dan sumber daya alam yang efisien.

Kebijakan green economy bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.

2. Kebijakan Green Economy di Indonesia

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi kebijakan green economy. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi.

a. Komitmen terhadap Pengurangan Emisi

Salah satu langkah penting Indonesia dalam mendukung ekonomi hijau adalah komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri atau hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, seperti yang tercantum dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC). Untuk mencapai target ini, pemerintah fokus pada sektor-sektor utama, seperti energi, kehutanan, limbah, dan pertanian.

b. Transisi ke Energi Terbarukan

Indonesia berupaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari kebijakan green economy. Pemerintah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Berbagai proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan biomassa, terus dikembangkan untuk menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Deforestasi dan degradasi lahan merupakan masalah besar di Indonesia yang memengaruhi keanekaragaman hayati dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Melalui program seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dan moratorium izin baru di hutan primer, pemerintah berusaha melestarikan hutan sekaligus mendukung ekonomi masyarakat sekitar melalui kegiatan seperti agroforestri.

d. Pengembangan Ekowisata dan Pertanian Berkelanjutan

Indonesia juga mendorong ekowisata sebagai bagian dari kebijakan green economy. Ekowisata memanfaatkan keindahan alam dan keunikan budaya lokal untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Selain itu, pemerintah mendukung pertanian berkelanjutan dengan mempromosikan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya.

3. Dampak Kebijakan Green Economy di Indonesia

Implementasi kebijakan green economy membawa dampak positif yang signifikan di berbagai sektor, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa dampaknya:

a. Dampak Positif

i. Pelestarian Lingkungan

Kebijakan green economy mendorong pelestarian lingkungan melalui pengurangan deforestasi, rehabilitasi lahan, dan penggunaan energi terbarukan. Misalnya, program restorasi gambut telah membantu mengurangi risiko kebakaran hutan dan memperbaiki kualitas ekosistem di wilayah gambut.

ii. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi hijau menciptakan peluang kerja baru yang ramah lingkungan, seperti di sektor energi terbarukan, ekowisata, dan pertanian berkelanjutan. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

iii. Pengurangan Ketergantungan pada Sumber Daya Tak Terbarukan

Dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan, Indonesia mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil. Langkah ini tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.

b. Tantangan dan Dampak Negatif

i. Biaya Implementasi yang Tinggi

Transisi menuju ekonomi hijau memerlukan investasi besar, terutama dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Hal ini menjadi tantangan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

ii. Ketimpangan Sosial

Meskipun green economy bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya kadang menghadapi tantangan ketimpangan sosial. Misalnya, proyek energi terbarukan yang membutuhkan lahan luas dapat menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal.

iii. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya green economy masih rendah di beberapa daerah. Edukasi dan kampanye kesadaran perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan ini.

4. Strategi untuk Mengoptimalkan Kebijakan Green Economy

Agar kebijakan green economy memberikan dampak maksimal, beberapa strategi dapat diterapkan:

a. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Implementasi ekonomi hijau membutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai pihak. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, sementara masyarakat didorong untuk mendukung program-program berkelanjutan.

b. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran

Pendidikan memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya green economy. Kampanye melalui media massa, program sekolah, dan pelatihan komunitas dapat membantu menyebarkan pemahaman tentang konsep ini.

c. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait green economy dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Langkah ini akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi sumber daya alam.

d. Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam implementasi green economy. Misalnya, pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien dan murah dapat mempercepat transisi dari bahan bakar fosil.

5. Masa Depan Green Economy di Indonesia

Masa depan ekonomi hijau di Indonesia sangat bergantung pada komitmen pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam implementasi green economy di Asia Tenggara. Namun, keberhasilan ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kebijakan green economy bukan hanya tentang melestarikan lingkungan tetapi juga tentang menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan green economy adalah langkah strategis untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, kebijakan ini telah memberikan dampak positif di berbagai sektor, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta dukungan inovasi teknologi, ekonomi hijau dapat menjadi fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan.

Loading

Kunjungi juga website kami di www.lpkn.id
Youtube Youtube LPKN

Avatar photo
Tim LPKN

LPKN Merupakan Lembaga Pelatihan SDM dengan pengalaman lebih dari 15 Tahun. Telah mendapatkan akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pemegang rekor MURI atas jumlah peserta seminar online (Webinar) terbanyak Tahun 2020

Artikel: 873

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *