Kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan banyak perusahaan swasta untuk memperluas jangkauan bisnis mereka melalui berbagai strategi digital marketing. Strategi serupa sebenarnya juga bisa dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga pemerintah untuk mensosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kerja pemerintah.
Jaman dulu, untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan, program, dan keberhasilan kinerja, pemerintah menggunakan berbagai platform yang tidak digarap sendiri.
Misalnya, pemerintah mengundang media hadir dalam konferensi pers atau memasang iklan pada baliho di tempat-tempat strategis.
Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi, kini pemerintah juga dapat lebih memaksimalkan distribusi informasi melalui platform yang dapat dimiliki sendiri.
Layaknya perusahaan swasta, pemerintah dapat menggunakan strategi digital marketing untuk berbagai kebutuhan penyaluran informasi.
Digital marketing, pada prinsipnya, adalah proses pemasaran sebuah produk melalui berbagai platform digital, mulai dari blog, media sosial, dan lain-lain.
Sebenarnya, strategi pemasaran digital ini tidak hanya dapat digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi lo!
Lalu, apa saja keuntungan yang didapat pemerintah melalui digital marketing?
Yuk, cek uraian lengkapnya di bawah ini!
5 Manfaat Digital Marketing untuk Lembaga Pemerintah
1. Penyampaian Informasi Lebih Cepat
Kini pemerintah tidak perlu lagi menunggu wartawan untuk meliput program atau kegiatan mereka.
Semua informasi kini bisa disampaikan secara oleh pemerintah melalui platform milik mereka sendiri.
Tentunya pemerintah harus memaksimal situs resmi miliknya sebagai pusat informasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintah.
Mulai dari kabar tentang perancangan program, undang-undang, peresmian program, keberhasilan program, hingga analisisnya, semua bisa disampaikan melalui situs pemerintah yang menjadi pusat informasi bagi masyarakat.
Untuk memaksimalkan publikasi, pemerintah tentu harus membagikannya kembali melalui media sosial, baik itu Instagram, Facebook, atau Twitter.
Tidak hanya berita, jenis informasi yang bisa disampaikan melalui situs pemerintah dan media sosial juga sangat beragam.
Tentunya, konten tersebut harus disesuikan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Misalnya, pemerintah dapat mempublikasikan mengenai tata cara pembuatan KTP, pendaftaran BPJS, mengajukan pencairan BPJS Ketenagakerjaan, tata cara perpanjangan masa berlaku STNK, dan lain-lain.
Dengan begitu, masyarakat pun dapat lebih mudah mengurus berbagai kebutuhan administrasi mereka.
2. Kesempatan untuk Re-Branding
Selama ini, citra beberapa lembaga pemerintah di mata masyarakat adalah kolot, kaku, birokrasi yang ruwet, dan lain-lain.
Melalui strategi digital marketing yang tepat, pemerintah dapat mengubah citra tersebut menjadi lebih baik.
Pemerintah dapat menggerakkan tim kreatif untuk membuat konten yang bagus di media sosial.
Re-branding ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana, semisal membuat template yang kekinian di setiap postingan media sosial.
Kemudian, tim kreatif bisa membenahi dari segi copywriting-nya agar terasa lebih relate dan dekat dengan masyarakat.
Terakhir, barulah membuat konten kreatif yang menarik, semisal video-video pendek yang berkaitan dengan kerja pemerintah namun tetap sesuai dengan tren yang ada di masyarakat.
Secara perlahan, cara ini dapat mengubah pandangan banyak orang tentang kerja pemerintah yang kaku dan “jauh” dari masyarakat.
3. Efisiensi Bujet
Dengan mengoptimalkan fitur-fitur media sosial yang gratis, pemerintah bisa melakukan efisiensi bujet.
Hal itu dikarenakan, platform penyaluran informasi kini lebih luas, sehingga bujet untuk beriklan di media massa, baliho, dan lain-lain bisa dikurangi.
Tim Humas pemerintah bisa mengoptimalkan bujetnya ke arah pembuatan konten kreatif untuk berbagai platform media sosial.
4. Memperluas Audiens
Jika dulu yang tertarik dengan pemberitaan kinerja pemerintah hanyalah orang-orang tua yang terdampak pada sebuah kebijakan, kini di era serba digital sudah tidak sama lagi.
Banyak anak muda yang sudah memegang media sosial setiap hari, rajin menggali informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di sekitarnya.
Inilah kesempatan pemerintah untuk memberi tahu lebih banyak orang, khususnya anak muda, mengenai berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah.
5. Transparansi Informasi
Transparansi informasi adalah hal yang krusial di negara demokrasi.
Hal ini merupakan salah satu indikator good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Maka dari itu, mengoptimalkan media sosial sebagai platform publikasi menjadi salah satu cara pemerintah memenuhi indikator tata kelola pemerintahan yang baik.
***
Itulah lima manfaat penerapan digital marketing oleh lembaga pemerintah.
Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu ya!
