Pendahuluan Ketergantungan pada barang impor kerap menjadi sorotan dalam kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Setiap tahun, belanja pemerintah untuk barang dan jasa tertentu-terutama produk teknologi, bahan baku, maupun peralatan khusus-sering kali melibatkan impor dengan nilai mencapai puluhan triliun rupiah. Perpres 46/2025…
1. Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memberikan ruang bagi penggunaan Kontrak Berbasis Kinerja (Performance‑Based Contracting/PBC) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Metode ini memindahkan fokus dari “apa yang dikerjakan” menjadi “hasil yang dicapai,” dengan pembayaran terkait pencapaian indikator kinerja…
1. Pendahuluan Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) bukan hanya sekadar proses administratif untuk memenuhi kebutuhan operasional negara. Ia juga merupakan alat strategis kebijakan ekonomi, terutama dalam mendorong pemerataan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun…
1. Pendahuluan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membawa sejumlah ketentuan baru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), termasuk tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Agar setiap paket pengadaan berjalan sesuai regulasi, PPK wajib mengikuti serangkaian langkah dan memastikan semua…
1. Pendahuluan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memperluas ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) hingga mencakup Pemerintah Desa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB‑Desa). Dengan demikian, desa kini memiliki serangkaian tugas baru dalam tata kelola pengadaan-mulai perencanaan, pelaksanaan elektronik,…
Pendahuluan Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), pemerintah mewajibkan sebuah Indeks Kepatuhan Produk Dalam Negeri yang digunakan untuk menilai seberapa baik instansi dalam mencapai target penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan keterlibatan UMKM. Indeks ini…
Pendahuluan Seiring komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memperkenalkan konsep Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) sebagai bagian integral dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Bagi banyak pihak-baik pejabat pengadaan, penyedia, maupun masyarakat umum-istilah…
Pendahuluan Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 mengatur bahwa setiap pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 100 juta wajib dilaksanakan melalui mekanisme e-Purchasing. Kebijakan ini bertujuan…
Pendahuluan Kontrak Turnkey merupakan salah satu metode pengadaan yang diatur dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Di era Perpres 16 Tahun 2018, bentuk dan ketentuan Turnkey sifatnya masih umum, sementara dalam Perpres 46 Tahun 2025, kontrak Turnkey dijabarkan dengan…
Pendahuluan Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), salah satu perubahan signifikan adalah ketentuan penajaman sertifikasi bagi Pejabat Pengadaan. Bagi yang belum familiar, istilah “Pejabat Pengadaan” mencakup berbagai posisi-mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),…
