Pendahuluan Salah satu ketentuan paling mencolok dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah keharusan alokasi minimal 40% anggaran PBJP untuk produk atau jasa dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam negeri .…
Pendahuluan Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), pemerintah memperluas cakupan entitas yang wajib mengikuti aturan PBJP. Di samping Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan BUMDes, Perpres 46/2025 secara eksplisit menyebut istilah “Institusi…
Pendahuluan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan amandemen kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), setelah sebelumnya diubah melalui Perpres 12 Tiap revisi diharapkan membawa perbaikan dalam praktik pengadaan: mulai dari kecepatan proses, transparansi, hingga pemberdayaan…
Pendahuluan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 46 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Salah satu tujuan utama regulasi ini adalah mendorong partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku usaha di tingkat desa. Jika…
Pendahuluan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan amandemen kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Dokumen ini disahkan pada 30 April 2025 dengan berbagai pembaruan substansial. Meskipun perbaikan regulasi tampak teknis, di baliknya terdapat alasan-alasan strategis…
Pendahuluan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menjadi salah satu instrumen penting dalam penggunaan anggaran negara, yang bertujuan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat. Di Indonesia, kerangka hukum PBJP diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Pada tahun 2018,…
Pendahuluan Sejak tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Perpres ini menjadi fondasi penting dalam pengelolaan keuangan negara, karena hampir 40% anggaran belanja negara dan daerah digunakan melalui proses pengadaan. Namun, dalam…
Pendahuluan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan amandemen kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Dokumen ini disahkan pada 30 April 2025 dengan tujuan memperbarui ketentuan PBJP agar selaras dengan perkembangan zaman, mendorong digitalisasi,…
Di era modern yang serba cepat ini, pilihan makanan tidak lagi sekadar soal rasa dan tradisi, tetapi juga efisiensi, waktu, dan gaya hidup. Dua kutub utama dalam pilihan harian kita adalah makanan cepat saji (fast food) dan masakan rumah. Keduanya…
Pendahuluan Proses wawancara kerja sering kali dipandang sebagai sekadar tanya jawab antara kandidat dan pewawancara, padahal momen ini merupakan panggung utama untuk menunjukkan lebih dari sekadar kompetensi teknis. Dalam hitungan menit, Anda harus mampu mencuri perhatian, membangun koneksi emosional, serta…
