Pendahuluan: Dua Lembaga, Satu Tujuan Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan memegang peran yang sangat penting. Tanpa pengawasan, berbagai kebijakan bisa berjalan tanpa arah, anggaran bisa digunakan tidak sesuai tujuan, dan pelayanan publik dapat menurun kualitasnya. Dua lembaga yang memiliki peran…
Pendahuluan Peralihan proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dari cara manual ke cara elektronik-yang biasa disebut e-Procurement-bukan sekadar mengganti kertas dengan layar komputer. Ini mengubah bagaimana rencana dibuat, bagaimana pemasok bersaing, bagaimana kontrak ditandatangani, dan bagaimana publik serta legislatif…
Pengantar: Mengapa Komisi DPRD penting dalam pengawasan PBJ? Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah – mulai dari pembelian alat kantor kecil sampai proyek infrastruktur besar – menyentuh dua hal penting sekaligus: penggunaan anggaran publik dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.…
Pengantar: Mengapa pengawasan DPRD soal pengadaan penting? Pengadaan barang dan jasa di daerah berarti penggunaan uang publik untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan pemerintahan daerah-misalnya pembangunan jalan, pengadaan alat kesehatan, atau layanan kebersihan. Karena ini memakai uang masyarakat, semua orang berhak…
Pendahuluan Kewenangan mengatur, memungut, dan mengawasi pajak serta retribusi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Di satu sisi, pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi menjadi sumber pembiayaan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat; di sisi…
Pendahuluan Etika dan integritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah tema yang selalu relevan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Anggota DPRD memegang mandat publik-membuat kebijakan, mengawasi pelaksanaan anggaran, serta mewakili aspirasi konstituen-yang menuntut perilaku jujur, transparan, dan bertanggung jawab.…
Pendahuluan Transparansi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan sekadar jargon birokratis-ia adalah pintu gerbang bagi keterlibatan publik, akuntabilitas anggaran, dan legitimasi demokrasi lokal. Ketika DPRD terbuka dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga…
Pendahuluan Di era informasi yang serba cepat, publik menuntut lebih dari pernyataan formal-mereka menuntut bukti, konteks, dan akuntabilitas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berada pada posisi unik: sebagai wakil rakyat yang membuat kebijakan, pengawas pelaksanaan pemerintahan daerah, sekaligus aktor publik…
Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah institusi sentral pada pemerintahan daerah yang diberi mandat konstitusional untuk membuat peraturan daerah, menyetujui dan mengawasi pelaksanaan anggaran, serta menjadi saluran aspirasi warga. Secara ideal, DPRD berfungsi sebagai cermin kepentingan publik di tingkat…
Pendahuluan Sekretariat DPRD memegang peran sentral dalam mendukung kinerja dewan dan memastikan proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran berjalan lancar. Selain tugas administrasi dan teknis, staf sekretariat seringkali menjadi penghubung antara anggota dewan, publik, media, dan pemangku kepentingan lain. Karena itu…
