Pendahuluan Audit internal sering dianggap ranah akuntan atau auditor profesional – padahal bagi organisasi pemerintahan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) non-akuntan dalam proses audit internal justru sangat penting. ASN dari berbagai latar belakang (pegawai teknis, staf program, pengelola layanan publik)…
Pendahuluan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi tulang punggung transformasi pengelolaan pemerintahan daerah di era digital. Ketika SIPD diimplementasikan secara menyeluruh, salah satu fungsi penting yang dapat dioptimalkan adalah sistem keuangan daerah – mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan realisasi…
Pendahuluan Rekonsiliasi dan pelaporan keuangan adalah dua pilar utama tata kelola keuangan yang sehat. Rekonsiliasi memastikan bahwa angka-angka di berbagai catatan (bank, buku besar, sub-ledger) cocok dan dapat dipertanggungjawabkan; pelaporan kemudian merangkum hasil rekonsiliasi dan aktivitas keuangan menjadi informasi yang…
Pendahuluan Penyerapan anggaran akhir tahun adalah momen krusial bagi setiap instansi pemerintah. Selain sebagai indikator kapasitas pelaksanaan program, tingkat realisasi anggaran mempengaruhi kredibilitas pengelolaan keuangan, kelancaran layanan publik, serta perencanaan anggaran periode berikutnya. Namun periode akhir tahun sering menghadirkan tekanan:…
Pendahuluan Laporan realisasi anggaran (LRA) adalah salah satu dokumen keuangan paling penting bagi organisasi-baik pemerintah, BUMN, LSM, maupun perusahaan swasta. LRA menunjukkan seberapa efektif anggaran yang direncanakan dianggarkan, diperuntukkan, dan dimanfaatkan selama periode tertentu. Bukan sekadar catatan angka, LRA berfungsi…
Pendahuluan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah dokumen penting yang menyertai penggunaan dana-baik di lingkungan pemerintahan, organisasi nirlaba, maupun unit kerja swasta. SPJ berfungsi sebagai bukti bahwa anggaran telah dipakai sesuai tujuan, beserta rincian pengeluaran dan bukti pendukungnya. Ketertiban administrasi SPJ tidak…
Menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sering terasa rumit bagi banyak OPD, bendahara, atau bahkan kepala unit yang baru pertama kali terlibat. Artikel ini memberi panduan praktis, langkah demi langkah, dan mudah dipahami agar Anda…
I. Pendahuluan Keuangan pemerintah mengatur aliran uang dari penerimaan hingga pengeluaran negara atau daerah. Penerimaan harus cukup untuk membiayai belanja yang telah direncanakan, sementara belanja diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional atau daerah. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan…
Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan daerah kepada masyarakat, pemerintah pusat, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini harus disusun dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP menjadi…
Pengelolaan belanja daerah merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pendapatan dan belanjanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…
