Manajemen Risiko Hukum dalam Pengadaan berdasarkan ISO 31022 merupakan metode yang dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko hukum dalam proses pengadaan. ISO 31022 memfasilitasi proses pengadaan yang berkelanjutan yang efektif dan efisien sambil memastikan pemenuhan syarat-syarat hukum.
Manajemen Risiko dalam Penerapan Sistem Keselamatan K3 penting untuk menghindari bahaya, cedera dan kematian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas yang berpotensi berisiko tinggi. Pengidentifikasian dan pengelolaan risiko dapat membantu mengurangi kecelakaan, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas.
Potensi risiko teknis yang ada dalam pengadaan barang/jasa dapat berupa hambatan dalam penyampaian kualitas produk, meningkatkan biaya, atau meningkatkan waktu yang dibutuhkan. Solusi untuk risiko tersebut di antaranya adalah dengan membuat penilaian risiko, mengidentifikasi opsi lain, dan menyebarkan kemungkinan risiko.
Potensi risiko administrasi dan keuangan dalam pengadaan dapat mengakibatkan kerugian finansial, proses pengadaan yang lambat, dan keterlambatan pengiriman barang. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran untuk meminimalkan risiko yang timbul.
Manajemen Risiko adalah proses mengidentifikasi, analisis, evaluasi, pengelolaan, dan memonitoring risiko agar organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif. ISO 30001:2018 memberikan standar dasar yang diperlukan untuk mencapai tujuan manajemen risiko yang efektif.
Manajemen Resiko Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko dalam suatu proses pengadaan. Hal ini dilakukan agar proses pengadaan dapat berlangsung dengan efisien, efektif, dan terhindar dari masalah.
Perumusan Pengendalian dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan untuk menjamin bahwa pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian yang efektif tersebut menjamin bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Pengendalian kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi kegiatan seperti penetapan nilai kontrak, pelaksanaan dan penyelesaian kontrak, serta pembayaran dan pemeliharaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Serah terima hasil pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan tahap akhir dari proses pengadaan yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, baik pihak penyedia barang/jasa dan Pemerintah akan melakukan tanda tangan nota kesepahaman dan saling melakukan pengakuan terhadap hasil pengadaan yang telah disepakati.
Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan LPSE Pengadaan adalah sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui jaringan internet yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sistem ini memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pengadaan.
