Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan meningkatkan pengembangan teknologi.
Memahami kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting bagi para pembeli dan penjual. Dengan memahami kontrak, maka kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki. Hal ini akan menjamin bahwa kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi dengan aman dan adil.
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah dengan cara yang efisien dan efektif.
20 Tahun silam, tepatnya tahun 2001, saya mulai mengikuti hiruk pikuk dunia pengadaan, waktu itu Regulasi Pengadaan masih di Dominasi oleh rekan rekan dari Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Bappekin (saat ini menjadi Bikon) serta dari Direktorat Sistem dan Perencanaan Prosedur-…
Pasal 88 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi topik hangat sejak akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Dimana dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa “Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa…
Badan Layanan Umum sebagai bagian dari instansi di lingkungan pemerintah dengan model pengelolaan keuangan yang khas, terlahir sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada pasal 1 angka 23 dinyatakan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi…
Kontrak Cost Plus Fee dalam Pengadaan Barang/Jasa Menindaklanjuti UU Cipta Kerja, yang akan ditindaklanjuti dengan berbagai Peraturan lainnya, salah satunya adalah Pepres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setelah membaca sekilas Rancangan Perubahan tersebut, terdapat Kata “Cost Plus Fee” yang menjadi salah satu…
Peraturan Final Dari Pemerintah Pemerintah memastikan akan melarang mudik untuk Lebaran tahun ini. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera merilis Peraturan Menhub (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi pada masa mudik Idul Fitri Tahun 2021. Peraturan yang akan dirilis tersebut sebagai kelanjutan larangan mudik yang…
Salah satu metode paling praktis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah e-purchasing. Lalu, bagaimanakan prosedur e-purchasing dari awal sampai akhir? Di jaman serba digital ini, pemerintah perlu beradaptasi dengan menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaannya. Salah satu bentuk adaptasi itu…
Clearing house adalah forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi para pihak. Adapun tujuan penyelenggaraan clearing house pada pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk mempercepat…
