Pendahuluan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 memperkenalkan fleksibilitas baru bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya adalah kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengubah metode kontrak di tengah pelaksanaan PBJP, khususnya ketika terjadi kondisi khusus seperti darurat bencana…
Pendahuluan Dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), terdapat ketentuan baru yang memberi fleksibilitas peran pejabat pengadaan. Salah satunya adalah kemungkinan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kondisi tertentu. Bagi…
Pendahuluan Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat ketentuan baru yang sangat menguntungkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal 29 menegaskan bahwa untuk setiap kontrak UMKM yang nilainya di bawah Rp 200 juta, pemerintah…
Pendahuluan Salah satu kebijakan kunci dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah mekanisme preferensi harga sampai 25% untuk produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% pada paket pengadaan bernilai di atas Rp 1 miliar.…
Pendahuluan Salah satu ketentuan paling mencolok dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah keharusan alokasi minimal 40% anggaran PBJP untuk produk atau jasa dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam negeri .…
Pendahuluan Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), pemerintah memperluas cakupan entitas yang wajib mengikuti aturan PBJP. Di samping Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan BUMDes, Perpres 46/2025 secara eksplisit menyebut istilah “Institusi…
Pendahuluan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan amandemen kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), setelah sebelumnya diubah melalui Perpres 12 Tiap revisi diharapkan membawa perbaikan dalam praktik pengadaan: mulai dari kecepatan proses, transparansi, hingga pemberdayaan…
Pendahuluan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 46 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Salah satu tujuan utama regulasi ini adalah mendorong partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku usaha di tingkat desa. Jika…
Pendahuluan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan amandemen kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Dokumen ini disahkan pada 30 April 2025 dengan berbagai pembaruan substansial. Meskipun perbaikan regulasi tampak teknis, di baliknya terdapat alasan-alasan strategis…
Pendahuluan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menjadi salah satu instrumen penting dalam penggunaan anggaran negara, yang bertujuan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat. Di Indonesia, kerangka hukum PBJP diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Pada tahun 2018,…
