Pendahuluan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah langkah yang sangat krusial ketika pemerintah atau badan publik perlu membangun infrastruktur-seperti jalan, rumah sakit, bandara, pelabuhan, atau fasilitas umum lain-yang manfaatnya dinikmati banyak orang. Intinya, proses ini bertujuan menyediakan tanah yang diperlukan…
Pengantar: Mengapa soal harga tanah ini sering timbulkan kontroversi? Proyek infrastruktur publik – jalan, jembatan, bandara, rel kereta, bahkan fasilitas air bersih – sering membutuhkan tanah. Tanah itu bisa milik warga, perusahaan, atau badan hukum lain. Ketika tanah dibutuhkan, pemerintah…
Pendahuluan Tanah milik daerah yang tidak dimanfaatkan-sering disebut tanah terlantar-menjadi persoalan nyata di banyak wilayah. Tanah yang mangkrak tidak hanya menyia-nyiakan aset publik tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi: penumpukan sampah, pemukiman kumuh informal, konflik kepemilikan, hingga…
Pendahuluan Tukar menukar aset tanah-sering disebut barter tanah-adalah salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah yang melibatkan pertukaran dua bidang tanah atau lebih antara pihak-pihak yang memiliki hak. Praktik ini terjadi pada skala pribadi, korporasi, maupun antara entitas pemerintahan dengan…
Pendahuluan Dokumen penguasaan tanah adalah kumpulan bukti tertulis, peta, dan pencatatan administratif yang menjelaskan siapa yang memiliki, menguasai, atau memiliki hak atas sebidang tanah. Bagi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, kelengkapan dan akurasi dokumen ini menentukan kepastian hukum, akses pembiayaan, kelancaran…
Pendahuluan Sertifikasi tanah untuk instansi merupakan proses administratif dan teknis yang penting guna memastikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, rumah sakit milik pemerintah, atau badan-badan usaha milik negara/daerah yang memiliki status…
Pendahuluan Aset tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah-baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota-memegang peranan strategis dalam pengelolaan ruang, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. Tanah negara atau tanah milik daerah digunakan untuk fasilitas publik (kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit), infrastruktur (jalan,…
Pendahuluan Dalam dunia properti di Indonesia, istilah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) seringkali menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan investor, pengembang, dan masyarakat umum yang ingin memiliki atau mengelola lahan. Kedua bentuk sertifikat ini merupakan instrumen…
Pendahuluan Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum sekaligus sosial yang kerap kali muncul di tengah masyarakat Indonesia. Konflik atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan yang padat penduduk, tetapi juga di daerah pedesaan yang…
Pendahuluan Proses balik nama tanah merupakan salah satu aspek penting dalam transaksi properti yang sering kali dihadapi oleh pemilik tanah dan investor properti di Indonesia. Balik nama tanah bukan hanya sekadar merubah nama pada sertifikat, tetapi juga berkaitan dengan kepastian…
