Pendahuluan Sertifikasi tanah untuk instansi merupakan proses administratif dan teknis yang penting guna memastikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, rumah sakit milik pemerintah, atau badan-badan usaha milik negara/daerah yang memiliki status…
Pendahuluan Aset tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah-baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota-memegang peranan strategis dalam pengelolaan ruang, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. Tanah negara atau tanah milik daerah digunakan untuk fasilitas publik (kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit), infrastruktur (jalan,…
Pendahuluan Dalam dunia properti di Indonesia, istilah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) seringkali menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan investor, pengembang, dan masyarakat umum yang ingin memiliki atau mengelola lahan. Kedua bentuk sertifikat ini merupakan instrumen…
Pendahuluan Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum sekaligus sosial yang kerap kali muncul di tengah masyarakat Indonesia. Konflik atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan yang padat penduduk, tetapi juga di daerah pedesaan yang…
Pendahuluan Proses balik nama tanah merupakan salah satu aspek penting dalam transaksi properti yang sering kali dihadapi oleh pemilik tanah dan investor properti di Indonesia. Balik nama tanah bukan hanya sekadar merubah nama pada sertifikat, tetapi juga berkaitan dengan kepastian…
Pendahuluan Pengukuran tanah merupakan fondasi utama bagi penataan ruang di Indonesia, tak hanya sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam penegakan hak atas tanah, perencanaan pembangunan, dan penyelesaian sengketa pertanahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memikul amanat konstitusional untuk…
Pendahuluan Sertifikat tanah merupakan salah satu dokumen paling krusial dalam kepemilikan properti di Indonesia. Dokumen ini tidak sekadar kertas berwarna kuning atau putih yang disimpan di dalam laci, melainkan jaminan hukum atas hak atas tanah yang kita miliki. Tanah, selain…
Pelayanan pertanahan merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, adil, dan profesional. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pelayanan pertanahan memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin kepastian hukum, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta menjaga…
Dalam era pembangunan nasional yang semakin pesat, pengelolaan aset pertanahan menjadi salah satu aspek strategis dalam mendukung kemajuan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan resmi merupakan instrumen penting yang menjamin hak atas tanah, mencegah konflik,…
Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi aset pertanahan. Aset pertanahan yang meliputi tanah, bangunan, dan infrastruktur lainnya merupakan salah satu kekayaan negara yang sangat penting dalam…
