PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RAHMAT HIDAYAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ABSTRAK Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran…
MAKALAH TEKNIK PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM TAHAP PRA PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN UPT PJJ MOJOKERTO OLEH : ARIEK TRI SOEGIHARININGTYAS DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan I.1 Latar Belakang I.2 Landasan Hukum I.3 Ruang…
Sertifikasi profesi menjadi penting karena dapat menunjukkan bahwa orang yang memilikinya sudah memenuhi standar kompetensi tertentu. Keberadaan sertifikasi kompetensi tersebut sangat diperlukan, karena dapat mendatangkan berbagai manfaat berikut ini. Manfaat Bagi Pekerja 1. Memberi Nilai Tambah Sertifikasi yang berhasil diraih…
Pendahuluan Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menumbuhkembangkan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah setiap tahun membagikan triliunan “kue anggaran” kepada masyarakat dunia usaha lewat perjanjian penyediaan…
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan. Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)…
