Visi Indonesia 2045 adalah melakukan transformasi ekonomi yang didukung oleh industrialisasi yang berkelanjutan. Upaya tranformasi ini terus didorong dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan tol dan kawasan industri baru adalah salah satu strateginya. Tidak kalah penting, poin yang selalu digaungkan oleh pemerintahan adalah penyederhanaan regulasi dan birokrasi.
Penyederhanaan regulasi merupakan arahan Presiden Jokowi agar tercipata iklim investasi yang baik di Indonesia. Namun, kondisi pandemi membuat rencana ini terhambat, khususnya bagi peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dengan merancang sistem baru mengikuti kondisi akibat Pandemi COVID-19.
“Setidaknya ada empat poin arah kebijakan pemerintah menuju birokrasi berkelas dunia di masa Pandemi. Pertama adalah penguatan implementasi menajemen ASN. Lalu, penataan kelembagaan dan proses bisnis dan reformasi sitem akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, transformasi pelayanan publik yang berbasis elektronik. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Rudy Prawiradinata, Deputi Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS RI) dalam Webinar Tantangan Manajemen ASN di Masa Normal Baru (25/1)
Menurutnya, saat ini dibutuhkan kebijakan manajemen kinerja ASN yang profesional, akuntabel, dan responsif. Hal tersebut adalah syarat wajib untuk memulihkan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pola kerja dan pola perekrutan ASN baru. Pasalnya mayoritas ASN saat ini berusia 51 sampai 60 tahun. Usia ini sudah mendekati masa pensiun. Diperlukan postur baru yang nantinya harus bisa menghadapi tantangan perubahan cara bekerja yang terbatas dalam komunikasi langsung.
Pemerintah telah menyiapkan kebijakan dalam upaya menghadapi era normal baru. Salah satunya adalah fleksibilitas pengaturan lokasi bekerja ASN yang tidak terbatas di kantor. Pekerjaan bisa dilakukan di rumah atau work from home (WFH) sesuai dengan jenjang kategori resiko COVID-19. Selain itu juga dukungan infrastruktur penting untuk ditingkatkan. Salah satunya adalah optimalisasi teknologi, keamanan data dan informasi, serta lingkungan bekerja yang sesuai dengan protokol kesehatan.
Adaptasi manajemen kinerja yang baru ini membuat ASN bisa lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Optimalisasi kinerja ini merupakan salah satu hal yang disiapkan agar kinerja pemerintahan tetap optimal saat masa pandemi. Kerja jarak jauh ini terbukti lebih efektif karena tidak terbatas tempat. Bahkan lebih baik sebelum masa pandemi, karena waktu kerja yang fleksibel dan basis data yang terintegrasi.
Masalah lain yang saat ini dihadapi adalah terpusatnya ASN di Pulau Jawa dan Sumatra. Sebaran tidak merata ini menyebabkan dinamika manajemen birokrasi di daerah lebih berat lagi. Ketersediaan sumberdaya dan infrastruktur di daerah juga masih sangat minim. ASN di daerah juga sering kali mendapatkan intervensi politik yang membuat kinerjanya tidak sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Masalah ini juga memerlukan penanganan yang serius agar pemulihan ekonomi bisa dilakukan secara optimal.
Kedepannya fasilitas ASN di daerah akan terus dikembangkan untuk menunjang kinerja di masa pandemi COVID-19. Pola bekerja yang baru juga akan ditingkatkan agar standar yang ada di pemerintahan pusat bisa diterapkan di daerah. Hal ini bisa memicu terbangunnya pola kerja baru yang positif, khususnya dalam pelayanan kepada publik. Pola baru ini memilki keunggulan yang tidak terbatas waktu dan tempat. Sehingga komunikasi dan koordinasi antara pusat dan wilayah akan terbangun lebih baik lagi. (Novan)
Keyword: Aparatur Sipil Negara, Birokrasi, Era normal baru, Pandemi COVID-19
