Proses perumusan sebuah kebijakan publik berawal dari tahap Agenda Setting, yang merupakan tahapan pemunculan isu dan penyelesaian masalah yang akan diangkat. Kemudian, akan memasuki tahap Policy Formulation yang membahas alternatif-alternatif kebijakan untuk mengatasi 1 (satu) persoalan. Setelah tahap formulasi selanjutnya…
Sumber: Bicara mengenai pemerintah dan pemerintahan di negeri ini yang tak akan pernah usai, rasanya sudah menjadi topik pembicaraan obrolan hangat di tengah hari, senja hari di temani kopi hitam yang pekat, bahkan ketika langit sudah menampakkan gulitanya, ocehan-ocehan…
Persoalan didalam otonomi daerah serta desentralisasi merupakan sebuah masalah yang sangat banyak dibicarakan di negeri ini, disamping adanya sebuah integrasi nasional, korupsi serta partai politik. Otonomi daerah merupakan sebuah proses bernegara yang tidak akan pernah tuntas dan pasti akan selalu…
Sistem Peradilan Pidana untuk anak di Indonesia saat ini masih menjadi perdebatan banyak pihak. Faktanya masih banyak yang ragu dengan penegakkan hukum terhadap anak. Hal tersebut dipicu dengan faktor dilema perihal psikologi dan masa depan sang anak yang menjadi pelaku…
Nampak sama namun sebenarnya tidak, itulah yang terlihat mengenai Kontrak Kritis dan Lintasan Kritis (critical line) dalam Pelaksanaan Pekerjaan. Mungkin terlihat serupa karena sama-sama mengandung kata “Kritis”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (), Kritis diartikan dalam keadaan krisis, gawat, genting (tentang…
Pada dasarnya sistem perpajakan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintah bersegi satu. Hal ini dikarenakan pada saat pegawai pajak mengeluarkan surat Pemberitahuan dan selanjutnya adalah Surat Ketetapan Pajak maka itu dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang artinya…
Birokrasi pemerintahan tidak lepas dari hubungan pusat dan daerah. Karena kebijakan birokrasi di daerah berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Kehadiran DPD pada awal tahun 2000-an menjadi wajah demokratisasi Indonesia yang lahir kembali. Dikatakan lahir kembali karena Indonesia selama masa orde…
Dalam beberapa kali kesempatan, kita pasti sering melihat pemberitaan mengenai perumahan warga yang digusur karena menempati tanah negara? Lalu, sebenarnya apakah kita benar-benar dilarang menempati tanah negara?
Pada minggu ini ramai diberitakan salah seorang buronan tindak pidana korupsi meninggal dunia. Terlepas apakah ini benar atau tidak, selayaknya kita menunggu validasi daripada pihak penyidik yang berwenang sehubungan dengan proses penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi meninggalnya…
Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di sebuah negara demokrasi, setiap lembaga pemerintah harus menjalankan prinsip Good Governance dalam setiap kerjanya, termasuk di sektor pengadaan.
