Panduan Singkat Alokasi 40% untuk UMKM Berdasar Perpres 46/2025
1. Pendahuluan Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) bukan hanya sekadar proses administratif untuk memenuhi kebutuhan operasional negara. Ia juga merupakan alat…
Selengkapnya ...Panduan Singkat Alokasi 40% untuk UMKM Berdasar Perpres 46/2025
Check List Wajib PPK Era Perpres 46/2025
1. Pendahuluan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membawa sejumlah ketentuan baru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), termasuk tugas dan tanggung…
Tugas Baru Pemerintah Desa Setelah Perpres 46/2025
1. Pendahuluan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memperluas ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) hingga mencakup Pemerintah Desa yang menggunakan Anggaran…
Indeks Kepatuhan Produk Dalam Negeri, Apa Fungsinya?
Pendahuluan Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), pemerintah mewajibkan sebuah Indeks Kepatuhan Produk Dalam Negeri…
Apa yang Dimaksud Pengadaan Berkelanjutan?
Pendahuluan Seiring komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memperkenalkan konsep Pengadaan…
E-Purchasing Wajib di atas Rp100 Juta, Ini Konsekuensinya
Pendahuluan Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025…
Perbedaan Kontrak Turnkey Lama dan Baru
Pendahuluan Kontrak Turnkey merupakan salah satu metode pengadaan yang diatur dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Di era Perpres…
Apakah Semua Pejabat Pengadaan Harus Bersertifikat?
Pendahuluan Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), salah satu perubahan signifikan adalah ketentuan…
KPA Bisa Ubah Metode Kontrak Saat Kondisi Khusus
Pendahuluan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 memperkenalkan fleksibilitas baru bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya adalah kewenangan…
KPA Bisa Jadi PPK? Ini Syaratnya
Pendahuluan Dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), terdapat ketentuan baru yang memberi fleksibilitas peran…
