Clearing house adalah forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi para pihak. Adapun tujuan penyelenggaraan clearing house pada pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk mempercepat…
Kajian Teoritis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Badan Usaha Milik Negara Merujuk pada Pasal 90 Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menyatakan bahwa BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan…
Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 angka 7 menyatakan Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki…
Secara normatif pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah (pengadaan barang/jasa) adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik…
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan aktualisasi dari semangat debirokratisasi berupa hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia dan deregulasi atas 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah yang melingkupi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM)…
Manifestasi panas bumi relatif bisa dijumpai hampir diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini diakibatkan karena adanya pertemuan 2 (dua) pegunungan besar dunia yakni pegunungan mediterania dan pegunungan muda sirkum pasifik. Rangkaian pegunungan secara vulkanis ini berkorelasi dengan banyaknya gunung api aktif…
Penggunaan jaringan internet makin masif dilakukan oleh masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan beragam potensi yang bisa dimanfaatkan dari keberadaan jaringan ini termasuk kemudahan dalam bertransaksi, diantaranya: keberadaannya sebagai jaringan elektronik public yang sangat besar (huge/widespread network); bisa memenuhi berbagai kebutuhan…
Infrastruktur secara definitif dalam Oxford English Dictionary adalah the basic physical and organizational structures needed for the operation of a society or enterprises. Sedangkan menurut Sheffrin (2003) menyatakan infrastruktur sebagai services and facilities necessary for an economy to function. Secara…
Tingkat terjadinya tindak pidana pencucian uang semakin tinggi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan meningkatkan angka korupsi di Indonesia dan jenis tindak pidana lainnya yang memiliki relevansi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan seperti penipuan, perjudian dll. Tindak…
Pertanyaan diatas menjadi justifikasi bahwa sebenarnya Izin Lingkungan masih ada dan berlaku hingga saat ini. sekalipun Izin Lingkungan telah diganti menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup sebagaimana terdapat pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang…
