Avatar photo

Tim LPKN

LPKN Merupakan Lembaga Pelatihan SDM dengan pengalaman lebih dari 15 Tahun. Telah mendapatkan akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pemegang rekor MURI atas jumlah peserta seminar online (Webinar) terbanyak Tahun 2020

Mental Health untuk ASN dan Keluarga

1. Pengantar: Mengapa RKA dan DPA Penting? Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dua dokumen yang menjadi peta jalan operasional dan keuangan organisasi selama satu tahun anggaran. Bagi organisasi pemerintahan, RKA adalah dokumen perencanaan yang…

Panduan Menyusun RKA dan DPA

Menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sering terasa rumit bagi banyak OPD, bendahara, atau bahkan kepala unit yang baru pertama kali terlibat. Artikel ini memberi panduan praktis, langkah demi langkah, dan mudah dipahami agar Anda…

Sistem Penilaian Kinerja ASN Terkini

I. Pendahuluan Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dilengkapinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ASN, paradigma manajemen ASN telah beralih dari kepegawaian berbasis senioritas atau masa kerja, menjadi manajemen…

Manajemen Keamanan dan Kerahasiaan Arsip Negara

I. Pendahuluan Arsip negara merupakan salah satu aset intelektual dan strategis yang harus dikelola secara profesional dan dilindungi dengan ketat. Fungsi arsip melampaui catatan administratif; ia menjadi bukti legal yang sah dalam pengambilan keputusan, rekonstruksi sejarah bangsa, dan alat kontrol…

Dasar-Dasar Keuangan Pemerintah

I. Pendahuluan Keuangan pemerintah mengatur aliran uang dari penerimaan hingga pengeluaran negara atau daerah. Penerimaan harus cukup untuk membiayai belanja yang telah direncanakan, sementara belanja diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional atau daerah. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan…

Hak dan Kewajiban ASN yang Perlu Diketahui

Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ASN memiliki hak-hak yang dilindungi undang-undang sekaligus kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya birokrasi profesional,…

Panduan Menyusun Program Prioritas yang Terukur

I. Pendahuluan Dalam dunia perencanaan pembangunan dan pengelolaan organisasi, setiap entitas-baik di tingkat nasional, daerah, lembaga publik, organisasi non-pemerintah, hingga sektor swasta-memerlukan arah yang jelas dalam menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif. Arah ini diwujudkan dalam bentuk…

Strategi Reses dan Serap Aspirasi bagi DPRD

I. Pendahuluan: Peran Strategis DPRD dalam Demokrasi Lokal Dalam sistem demokrasi yang desentralistik seperti Indonesia, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan tiang penyangga utama dalam pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD bukan…

Pengelolaan Keuangan Desa untuk ASN Pendamping

I. Pendahuluan Pengelolaan keuangan desa merupakan jantung dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Keuangan yang dikelola secara benar bukan sekadar soal administrasi atau kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan…

Sertifikasi ASN: Antara Kebutuhan dan Tantangan

Pendahuluan Dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan efektivitas pelayanan publik, pemerintah Indonesia telah mengamanatkan berbagai mekanisme pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu instrumen utama yang kini makin populer adalah sertifikasi ASN—suatu proses verifikasi kompetensi baik teknis maupun manajerial…