Sistem Pengadaan barang secara elektronik (e-procurement) yang memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi berbasis web diharapkan dapat menghilangkan praktik kolusi antara pembeli dan pemasok yang sering terjadi pada model pengadaan sistem konvensional. Terdapat enam indikator prinsip pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menjadi…
Di dunia pengadaan saat ini, aspek regulasi dalam dunia pengadaan merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur dan menggerakkan roda pembangunan. Hal ini sejalan dengan keadaan dunia yang bergerak dan berubah sangat cepat serta akses informasi tanpa batas bagi para…
ANALISIS SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ONLINE (E-PROCUREMENT) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH oleh : Zamzuri BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pengadaan barang dan jasa atau lebih dikaenal dengan pelelangan…
Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan sering melalui proses tender. Hal tersebut dimaksudkan penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin, namun dengan kualitas sebaik mungkin. Tujuan utama dari tender dapat tercapai apabila…
Dalam lanjutan menilik aspek hukum dalam jaminan penawaran pada pekerjaan konstruksi yang dijelaskan dalam peraturan Menteri serta dijelaskan dalam ringkasan sebagai Persyaratan Pemasukan Penawaran Pada Pekerjaan Konstruksi. Dikutip dari christiangamas.net menjelaskan bahwa Argumen PermenPUPR 31 tahun 2015 ini bersifat sebagai…
Praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti tak pernah ada habisnya. Menurut survey Indonesia Procurement Watch (IPW) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2011, mengungkapkan bahwa 89% penyedia barang dan jasa pemerintah…
Saat ini kita telah memasuki bulan ke-dua di Tahun 2021. Tentunya, para Pelaku Pengadaan khususnya Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan persiapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Berbagai langkah strategis dan upaya mitigasi risiko telah dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, yaitu…
Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertianya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan…
Ketahui lebih lanjut istilah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Istilah PBJ berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/…
Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 29 Tahun 2020 tentang “Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa” menggantikan Permen PANRB 77 Tahun 2012 membawa beberapa perubahan signifikan dalam tata cara penilaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Pada…
