Acapkali ketika kita membaca berita di media massa, baik BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) maupun BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) melakukan tugas dan fungsinya serta memberikan wewenangnya terhadap peredaran obat dan makanan di masyarakat. Tetapi, masyarakat terkadang…
Terlalu sering, orang-orang di awal karier mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan peluang untuk jenjang karir meningkat di perusahaan mereka. Kemungkinan mereka terlalu fokus pada keterampilan mereka dan bukan pada hubungan baik mereka di tempat kerja. Seperti dari penjelasan Amii Barnard-Bahn, mantan…
Dalam beberapa kasus, status tanah adat atau ulayat memunculkan konflik terkait hak kepemilikannya. Padahal status tanah ulayat telah diatur dalam hukum. Lalu, sebenarnya apakah negara berhak mengambil alih tanah ulayat?
KETENTUAN UMUM DALAM SWAKELOLA Dibuat Oleh: SITTI RAHMA ISHAQ, SH BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Istilah swakelola sudah tidak asing lagi didalam pengadaan barang dan jasa. Jika dilihat dari pengertiannya maka swakelola adalah pekerjaan…
MAKALAH TANTANGAN PELAKSANAAN SWAKELOLA Disusun Oleh BUN YAMIN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 30 JANUARI 2021 PENDAHULUAN Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (trickle down effect yang diintroduksikan oleh Albert Hirschman) merupakan mekanisme pembangunan yang bersifat top-down. Konsep…
SISTEM PELAKSANAAN ANGGRAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI Oleh Harli Amir Mahmudji Direktur SDM Pendidikan dan Umum – PPK RSJ. Prof. dr. Soerojo – Magelang Pendahuluan Pelaksanaan anggaran di rumah sakit melibatkan banyak unti kerja mulai dari instalasi, unit usaha, direktorat,…
TUGAS KELAS OKUPASI PPK JUDUL MAKALAH : SEORANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : TUGAS, WEWENANG, KEUNTUNGAN DAN RESIKO MENJADI PPK NAMA PESERTA DIKLAT : MUHLIS,ST INSTANSI ASAL : BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KELAS : GELOMBANG I…
PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Disampaikan Oleh: A.Junaedi Karso PENDAHULUAN Latar Belakang Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RAHMAT HIDAYAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ABSTRAK Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran…
Tesla, Perusahaan otomotif terbesar Amerika Serikat telah memilih India sebagai negara kedua setelah China untuk ekspansi Perusahaan mobil listrik. Kriteria-kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang dimiliki negara India. Selain itu, Tesla dan Pemerintah India sudah melakukan negosiasi selama 6…
