Sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II, banyak negara-negara jajahan melepaskan diri dari penjajahnya. Negara-negara jajahan juga ingin merasakan bagaimana menjadi suatu negara yang berdaulat. Saat ini banyak negara-negara telah berdaulat. Namun hukum internasional tidak dapat memberikan gelar “negara berdaulat” secara sembarangan.…
Negara merupakan organisasi tertinggi untuk melindungi warga negaranya dari ancaman bahaya apa pun. Jika terjadi sengketa perdata internasional, maka negara dapat saja memainkan peran intervensi pada sengketa tersebut sebagai subjek hukum internasional publik. Peran Negara dalam Perlindungan Investasi Saham di…
Di dunia pengadaan saat ini, aspek regulasi dalam dunia pengadaan merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur dan menggerakkan roda pembangunan. Hal ini sejalan dengan keadaan dunia yang bergerak dan berubah sangat cepat serta akses informasi tanpa batas bagi para…
Infrastruktur secara definitif dalam Oxford English Dictionary adalah the basic physical and organizational structures needed for the operation of a society or enterprises. Sedangkan menurut Sheffrin (2003) menyatakan infrastruktur sebagai services and facilities necessary for an economy to function. Secara…
Tingkat terjadinya tindak pidana pencucian uang semakin tinggi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan meningkatkan angka korupsi di Indonesia dan jenis tindak pidana lainnya yang memiliki relevansi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan seperti penipuan, perjudian dll. Tindak…
Pertanyaan diatas menjadi justifikasi bahwa sebenarnya Izin Lingkungan masih ada dan berlaku hingga saat ini. sekalipun Izin Lingkungan telah diganti menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup sebagaimana terdapat pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang…
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) H. ASEP SANI SULAEMAN, M.KES KAB. GARUT PROP.JABAR 2021 Landasan Hukum Landasan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, antara lain: Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan LKPP No 15 Tahun…
Restorative Justice atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai keadilan restoratif adalah prinsip penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, atau pelaku dapat dihukum dengan melakukan kerja sosial maupun kesepakatan…
MAKALAH TEKNIK PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM TAHAP PRA PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN PT. PEJAGAN PEMALANG TOL ROAD BAB 1 PENDAHULUAN OLEH : WILDAN PRIYA WICAKSANA, S.T. Tahun 2021 1.1 Latar Belakang Setelah Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu…
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN KONSEKUENSI TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN LATAR BELAKANG Didalam pengelolaan keuangan daerah terdapat pemisahan fungsi, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala SKPD/Badan/Dinas/Instansi Daerah sebagai Pengguna…
